JAKARTA,SOROSOWAN.CO.ID – Pemprov Banten kembali meraih penghargaan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun 2021.
Capaian prestasi itu merupakan yang keenam kalinya diraih Pemprov Banten, terhitung dari tahun 2016 hingga 2021.
Selain Pemprov Banten, prestasi yang sama juga diraih pemerintah kabupaten/kota di Banten, yakni Pemkot Tangerang, Pemkab Tangerang, dan Pemkab Serang yang telah meraih predikat WTP sebanyak minimal sepuluh kali secara berturut-turut.
Kemudian, Pemkab Lebak, Pemkab Pandeglang, Pemkot Cilegon, Pemkot Serang dan Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) yang meraih penghargaan opini WTP minimal lima kali berturut-turut.
Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengaku bangga dengan perolehan prestasi tersebut.
Ia mengucapkan selamat kepada pemerintah kabupaten/kota yang telah meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Pemerintah kabupaten/kota meraih penghargaaan dari Menteri Keuangan atas diraihnya WTP, saya ucapkan selamat,” kata Al Muktbar usai Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022, di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).
Menurutnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), selaku wakil pemerintah pada tahun 2022 kembali memberikan apresiasi kepada entitas pelaporan yang memperoleh opini WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan yang telah disusun.
Penghargaan diberikan kepada pemerintah yang memperoleh WTP minimal lima kali berturut-turut, minimal sepuluh kali berturut-turut, dan minimal lima belas kali berturut-turut.
Al Muktabar berjanji akan terus mendorong seluruh komponen secara bersama-sama agar tetap menerapkan peraturan dan perundang-undangan dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Banten.
“Hakikat dari pengelolaan keuangan yang benar akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Kita harus bersama-sama melaksanakan peraturan perundang-undangan itu,” katanya.
Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, pihaknya akan terus melakukan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Caranya, dengan selalu melakukan evaluasi setiap bulan secara bersama-sama. “Evaluasi bukan hanya dilakukan dengan OPD di lingkungan Pemprov Banten, tetapi dengan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Banten,” ujar Rina.***
