SERANG,SOROSOWAN.CO.ID – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah kembali meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia atas capaian akuntabilitas pelaporan keuangan tahun 2021.
Penghargaan ini sejalan dengan prestasi Pemkab Serang, terkait perolehan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 11 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Penghargaan diserahkan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Bupati Serang pada Rakernas Akuntansi Pelaporan Keuangan Tahun 2022, di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (22/9/2022).
“Syukur alhamdulillah. Ucapan terima kasih kepada Kementerian Keuangan dan BPK RI, dan terhadap seluruh jajaran Pemkab Serang. Ini prestasi yang membanggakan,” kata Tatu.
Menurut Tatu, ini adalah penghargaan kedua kali yang diterima dari Kemenkeu terkait capaikan opini WTP minimal 10 kali berturut-turut dari BPK RI.
“Ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi kami, seluruh jajaran Pemkab Serang untuk terus menyuguhkan laporan keuangan lebih baik lagi,” ujarnya.
Tatu mengatakan, dalam akuntansi pelaporan keuangan, tidak hanya berprinsip akuntabilitas dan transparansi. Namun penggunaan anggaran harus efektif dan efisien, sekaligus bermanfaat untuk masyarakat.
“Dua tahun lebih kita menghadapi tekanan ekonomi yang luar biasa akibat Covid-19. Dan di tengah pandemi, kami terus bekerja keras mempertahankan kinerja terbaik,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat tahun ini semakin banyak kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP atas laporan keuangannya.
Untuk pemerintah daerah mencapai 92,25 persen, naik dari tahun lalu 89,7 persen atau ada 500 pemerintah daerah yang mendapatkan WTP.
Sedangkan untuk yang tingkat pusat, kata Sri Mulyani, ada 83 dari 87 kementerian dan lembaga yang mendapatkan WTP.
“Mengukir prestasi pada tantangan tinggi, itu pencapaian luar biasa. Saya berharap, bukan hanya dari status opini WTP. Namun yang sangat penting, adalah bagaimana APBN dan APBD bisa betul-betul bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Menkeu menekankan agar para peraih penghargaan tidak terlena dan berpuas diri. Oleh karena, tantangan Indonesia ke depan tidak mudah bagi keuangan pusat dan daerah.
Menurutnya, APBN harus tetap menjadi penjaga bangsa dan negara yang memiliki fungsi distribusi, alokasi, dan stabilisasi.
“Terus jaga keuangan negara, APBN, APBD untuk menjadi instrumen, untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat,” tuturnya.***
