SERANG,SOROSOWAN.CO.ID – Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemkab Serang Tahun Anggaran (TA) 2024 resmi diserahkan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah kepada masing-masing kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (15/1/2024).
Bupati Tatu meminta, para kepala OPD dan Camat untuk menandatangani Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja sehingga mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
Tatu menerangkan, jika pakta integritas sengaja dibuat agar para pejabat di semua OPD berjanji pada diri sendiri dalam meningkatkan efesiensi dan efektivitas program, dan pakta integritas itu berlaku untuk semua aparatur di lingkungan Pemkab Serang.
“Semangat kita semua, pelayanan kepada masyarakat harus lebih baik lagi, lebih baik lagi,” kata Tatu.
Dia mengatakan bahwa, evaluasi pertama yang harus dilakukan adalah pada sisi pendapatan. Sebab, pada tahun lalu terdapat dana bagi hasil Pemerintah Provinsi dan Pusat yang tidak sesuai target, sehingga berdampak pada banyak perubahan belanja di SKPD.
Dampak tersebut, kata Tatu, di antaranya terjadi pada keterlambatan sejumlah pembayaran, sehingga harus dilakukan pemotongan tunjangan pegawai.
“Semoga di tahun 2024 ini tidak terjadi lagi. Saya berharap, Pemerintah Pusat dan Provinsi memberikan bagi hasilnya sesuai perencanaan,” katanya.
Pada kesempatan itu, Tatu juga menyarankan, agar pada awal tahun, setiap OPD mampu menyiasati penggunaan anggaran, dengan memprioritaskan belanja modal.
“Jangan kegiatan untuk masyarakat yang dikurangi, tapi belanja rutin dari dalam kita yang harus dikurangi,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang Rahmat Maulana mengatakan, fase awal adalah proses penyiapan dokumen belanja anggaran.
“Kami prediksi, pada April itu puncaknya serapan anggaran, lebih banyak urusan. Sekarang sampai Maret, pendapatan-pendapatan kita coba konsolidasikan untuk ke fix session,” pintanya.
Rahmat berharap, para kepala OPD mampu memilah dan memilih kebutuhan wajib dan rutin.
“Untuk fase persiapan, selesaikan dulu semua administrasi dan belanja wajib. Kita bertahap, program prioritas, dan belanja untuk masyarakat harus on schedule,” katanya.***
