“Perkuat integritas dalam bekerja untuk melayani masyarakat, dan mari berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN,” kata Iti.
Sementara dalam pemaparannya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri mengatakan pemberantasan korupsi memerlukan kolaborasi antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta para stakeholder.
Menurut Firli, KPK telah mengupayakan pencegahan tindak pidana korupsi dengan membangun sistem MCP melalui 8 area yang diintervensi.
Yaitu, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan manajemen ASN.
Kemudian optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah serta tata kelola keuangan desa.
“Saya mengajak kepada rekan-rekan yang saat ini diberikan mandat oleh negara untuk tidak melalukam korupsi. Melalui forum ini, kami minta untuk melakukan telaahan terhadap sistem yang sedang berjalan di masing-masing daerah sehingga dapat meminimalisir korupsi,” katanya.
Firli mengatakan, KPK bisa membantu penyelenggaraan negara yang baik melalui program Corruption Risk Assessment.***
