Ia mengingatakan, jangan ada intervensi hukum terhadap kasus asusila. Apalagi kasus kekerasan seksual terhadap anak.
“Tidak boleh ada toleransi, dan kita harus melindungi anak. Jangan sampai ada negosiasi kekeluargaan, jika menyangkut kasus asusila terhadap anak ponpes tersebut harus sukarela membubarkan diri. Tidak layak untuk mendidik anak-anak,” tegas Tatu.
Sementara Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Serang Ahmad Rifaudin mengutuk keras kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu ponpes di Kabupaten Serang.
“Peristiwa itu sudah mencoreng dan merusak nama pesantren. Kami sepakat untuk menindak tegas dan menyerahkan pelaku kepada hukum yang berlaku, untuk mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya,” katanya.
Rifaudin mengakui, untuk pengawasan ponpes belum ada secara regulasi maupun tenaga pengawasnya.
Saat ini, kata dia, tenaga pengawas hanya ada untuk pendidikan madrasah dan sekolah-sekolah umum.
“Insyaallah sedang kami rintis. Memberdayakan pengawas yang ada untuk terjun ke ponpes-ponpes,” ujarnya.
Rifaudin berjanji, pihaknya akan membuat pola untuk mencegah potensi pelanggaran hukum, termasuk program pemisahan asrama, dan guru harus mengajar sesuai jenis kelaminnya.
“Kesepakatan antara MUI dan Ibu Bupati, kami sepakat agar kasus kekerasan fisik maupun seksual, harus mendapatkan ganjaran setimpal, agar ada efek jera. Dan menjadi warning untuk ponpes lain,” ujarnya.
Diketahui, sedikitnya ada sekira 17 organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang melakukan penandatangan komitmen bersama mencegah degradasi moral di Kabupaten Serang.
Organisasi itu, antara lain Majelis Ulama Indonesai (MUI), PC Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, LDII, Fatayat NU, Matlaul Anwar, dan Aisyiyah.***
