Fraksi Gerindra DPRD Pandeglang Soroti Kinerja Pejabat Disdikpora, Minta Bupati Segera Lakukan Pembenahan

33
0
Tb. Udi Juhdi, juru bicara Fraksi Gerinda
Tb. Udi Juhdi, juru bicara Fraksi Gerinda saat membacakan pandangan umum terkait raperda inisiatif Bupati, di ruang rapat paripurna DPRD Pandeglang, Rabu (12/8/2026). (Foto: sorosowan.co.id)

PANDEGLANG,SOROSOWAN.CO.ID – Fraksi Gerindra DPRD Pandeglang menyoroti kinerja pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Pandeglang yang dinilainya kurang kooperatif dalam melayani kepentingan masyarakat.

Partai pemenang pemilu ini pun meminta, Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani untuk segera melakukan pembenahan.

Ini penting, karena dalam setiap kali diundang rapat untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Pandeglang, selalu mangkir. Dari 11 orang yang memiliki posisi (jabatan-red) di OPD tersebut, hanya 3 orang yang datang. Itu pun diwakili oleh pejabat yang sama sekali tidak menguasai informasi yang dibutuhkan.

Demikian hal tersebut diungkapkan juru bicara Fraksi Partai Gerindra Tb. Udi Juhdi dalam rapat paripurna pembahasan Raperda Inisiatif Bupati, di gedung DPRD Pandeglang, Rabu (12/8/2026).

Udi menyebutkan, jika harmonisasi pegawai di lingkungan Disdikpora Pandeglang saat ini ada masalah. Para bawahan di OPD itu terkesan kurang mematuhi perintah pimpinan, terutama perintah untuk menghadiri rapat dengan DPRD.

“Sudah beberapa kali kami undang rapat yang namanya sekdis hingga para kabid tidak pernah datang,” ujarnya.

Ketua DPRD Pandeglang Periode 2019-2024 ini menyesalkan, sikap para aparatur Disdikpora tersebut. Apalagi, kata Udi, yang dibahas dalam rapat itu sangat urgen terkait anggaran, yakni realisasi anggaran tahun 2026.

“Iya, itu baru beberapa hari lalu, dan menyangkut anggaran. Makanya, saya berharap Bupati segera membenahi permasalahan itu, agar tidak meluas, dan menjadi konflik lebih luas,” kata Udi ditemui usai rapat paripurna.

Sementara itu, Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani berjanji, akan menindaklanjuti laporan tersebut.

Menurut Bupati Dewi, tidak dibenarkan antar pimpinan dengan pimpinan lain dalam satu organisasi kurang harmonis.

“Jangan, jangan sampai begitu, di OPD itu kan ada kepalanya, jadi semua harus patuh terhadapnya, apalagi berkaitan dengan perintah untuk membahas kepentingan rakyat,” ujarnya.

Bupati Dewi berjanji, akan segera memerintahkan Sekda untuk menginvestigasi dugaan ketidakharmonisan tersebut.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat masalah itu selesai, sabar ya?,” katanya.***

Penulis: Abdul Azis

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini