Sementara Kepala OJK Regional 1 DKI Jakarta dan Banten Roberto Akyuwen menjelaskan bahwa, capacity building TPAKD merupakan agenda rutin pemberian literasi terhadap program-program pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
“Melalui kegiatan ini kita memberikan literasi kepada para pemangku kebijakan baik di provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengetahui program apa saja yang akan kita laksanakan,” katanya.
Menurut Roberto, dengan perkembangan sektor jasa keuangan di Provinsi Banten yang terus meningkat serta didukung oleh program-program tentu akan mampu menggandeng para pelaku usaha mikro sehingga mereka bisa mengatasi persoalan yang dihadapinya dengan mudah. [irp]
“Karena semakin banyak pelaku usaha mikro yang terakses ke lembaga pembiayaan dan pengelolaan, maka persoalan seperti kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial bisa teratasi,” katanya.
Roberto menyarankan, agar akses terhadap berbagai layanan keuangan atau inklusi keuangan di Provinsi Banten perlu diperkuat.
Khususnya, dalam hal literasi keuangan yang perlu digaungkan kepada seluruh masyarakat, tidak hanya kepada para pelaku UMKM tetapi juga harus menyasar kepada para pelajar, masyarakat pedesaan dan kepada para petani.
“Nah dalam kegitan ini juga terdapat sasaran prioritas dalam pelaksanaan TPAKD, yaitu membawa masyarakat agar menggunakan layanan keuangan sehingga semakin paham dan terhindar dari penyalahgunaan,” katanya.
Roberto meyakini, dengan literasi keuangan yang sudah merata, pelaksanaan program TPAKD di Banten yang meliputi fasilitasi permodalan, pembukaan rekening pelajar, dan desa keuangan inklusif atau desa digital bisa diimplementasikan dengan baik.
“Kami berharap TPAKD yang berisi lembaga pemerintah dan bekerja dengan perekonomiannya, bisa melakukan program yang bisa meningkatkan usahanya,” katanya.***
