PANDEGLANG,SOROSOWAN.CO.ID – Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Dewi Suhartini meninjau fasilitas gedung Sekolah Rakyat yang berada di Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Jumat (10/7/2026).
Peninjauan ini sengaja dilakukan berkaitan dengan rencana persiapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pandeglang yang akan dimulai pada 13 Juli 2026.
Hadir dalam kegiatan ini Asda Pemerintahan dan Kesejahteraan (Pemkesra) Doni Hermawan dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Pandeglang.
Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani berharap, sebelum proses pembelajaran pada 31 Juli 2026, semua fasilitas belajar siswa sudah tidak ada masalah.
Menurut Bupati Dewi, Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang harus disukseskan bersama.
“Kehadiran sekolah ini telah menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Pandeglang, karena membuka kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
”Sekolah Rakyat ini harus kita jaga dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya menjadi kebanggaan Kabupaten Pandeglang, tetapi juga menjadi harapan bagi anak-anak kita untuk memperoleh pendidikan yang layak, berkualitas, dan mampu mengubah masa depan mereka menjadi lebih baik,” sambungnya.
Bupati Dewi menekankan, seluruh perangkat daerah untuk bergerak cepat sesuai tugas dan fungsinya, agar seluruh kebutuhan sekolah dapat terpenuhi sebelum pelaksanaan MPLS.
Katanya, mulai dari kesiapan gedung dan ruang belajar, asrama beserta fasilitas pendukung, ketersediaan air bersih, sanitasi, listrik, layanan kesehatan, konsumsi, keamanan, hingga kelengkapan administrasi peserta didik.
Bupati Dewi meminta, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menetapkan person in charge (PIC), menyusun rencana aksi, melakukan pengecekan lapangan secara berkala, serta menyelesaikan seluruh kekurangan paling lambat sehari sebelum MPLS dimulai.
”Saya ingin seluruh OPD bekerja secara maksimal dan saling berkoordinasi. Jangan sampai ada kendala yang menghambat proses belajar para siswa. Keselamatan, kenyamanan, dan terpenuhinya hak-hak peserta didik harus menjadi prioritas utama,” katanya.
Bupati Dewi mengatakan, Pemkab Pandeglang berkomitmen menjadikan Sekolah Rakyat sebagai gerakan sosial yang berkelanjutan, bukan sekadar program jangka pendek.
Menurutnya, melalui pendidikan yang berkualitas diharapkan mampu melahirkan generasi yang cerdas, mandiri, berkarakter, sekaligus menjadi salah satu upaya menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial RI Dewi Suhartini, mengapresiasi kesiapan Pemkab Pandeglang dalam mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat.
Menurutnya, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) menjadi tahapan penting untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan belajar maupun kehidupan di asrama.
”MPLS bukan sekadar kegiatan pengenalan sekolah, tetapi menjadi fondasi awal dalam membentuk karakter, kedisiplinan, serta kemampuan beradaptasi peserta didik. Karena itu, seluruh aspek pendukung harus dipastikan siap agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sejak hari m9opertama,” kata Dewi.
Doa berharap, sinergi antara Pemkab Pandeglang dengan Kementerian Sosial RI terus terjalin, sehingga Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pandeglang dapat menjadi contoh penyelenggaraan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan di Indonesia.
”Melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, Sekolah Rakyat diharapkan mampu melahirkan generasi unggul yang memiliki daya saing, sekaligus menjadi solusi dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Pandeglang,” harapnya.***
Penulis: Endang Yoga
Editor: Abdul Azis
