LEBAK,SOROSOWAN.CO.ID – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Lebak menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Lebak, Senin (11/4/2022) sore.
Diketahui, aktivis Cipayung Plus Lebak ini terdiri dari aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO), Pegerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)
Dalam aksinya, para mahasiswa itu menuntut anggota DPRD Lebak untuk mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera membatalkan Mega Proyek Ibu Kota Nasional (IKN) serta mengkaji dampak buruk yang ditimbulkan dari aspek ekonomi, hukum, sosial, ekologi dan politik.
Para mahasiswa itu memastikan, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur sangat tidak menguntungkan.
Rakyat dipaksa untuk terus berkorban dengan dinaikkannya sejumlah kewajiban seperti pembayaran PBB, PPN dan lain sebagainya, sementara keuangan negara yang tersisa disedot untuk membiayai pembangunan infrastruktur di kawasan IKN.
“Kami minta, pembangunan mega proyek itu segera dihentikan. Melalui para anggota DPRD di sini, sampaikan aspirasi kami kepada Presiden,” kata Ketua HMI MPO Kabupaten Lebak Habibullah.
Ketua GMNI Kabupaten Lebak Sahrul menambahkan, masyarakat kini sudah sangat kecewa dengan kinerja pemerintah yang semakin buruk.
Kondisi negara sedang dihadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan yang membuat masyarakat semakin menderita.
“Kenaikkan BBM, kenaikan harga minyak goreng, kenaikan PPN serta menurunnya daya beli masyarakat merupakan bukti tidak berhasilnya pemerintahaan saat ini. Maka dari itu, kami meminta segera hancurkan rezim oligarki,” katanya.
Sementara, Ketua KAMMI Kabupaten Lebak Sumi Fitri Andini menegaskan, selain meminta segera dihentikannya pembangunan mega proyek IKN, aspirasi mahasiswa Lebak yang tergabung dalam Cipayung Plus Lebak juga mendorong Polres Lebak untuk membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Penimbun Minyak Goreng dan BMM, dan mendorong Pemkab Lebak melakukan OP untuk menjaga stabilitas harga bahan pokol dan ketersediaan BBM.
Kemudian, tuntutan lainnya, yakni tindak tegas oknum yang membuat kegaduhan penundaan Pemilu 2024, menuntut DPRD Lebak menolak kenaikan harga BBM, mengkaji ulang kenaikan PPN dan meminta Pemkab Lebak ikut andil dalam penyelesaian konflik agraria. ***
