PANDEGLANG,SOROSOWAN.CO.ID – Desa Ramah Perempuan Peduli Anak (DRPPA) dilaunching di Kabupaten Pandeglang, Rabu (9/3/2022).
Program ini merupakan andalan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA) dalam rangka memenuhi dan melindungi hak perempuan dan anak.
Dari delapan kabupaten/kota di Banten, hanya di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang program tersebut digulirkan.
Bupati Pandeglang Irna Narulita mengaku, dari 326 desa, di Kabupaten Pandeglang sudah ada 73 desa yang fokus memperhatikan hak perempuan dan anak dengan membentuk kelembagaan bernama Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
“Memang di kita sudah berjalan, tapi saya harap semua desa bisa membuat kelembagaan seperti itu sehingga tak ada lagi hak perempuan dan anak yang terabaikan,” kata Irna dalam sambutannya di acara launching DRPPA.
Dia meminta, kelembagaan yang mengakomodir hak perempuan dan anak itu wajib terbentuk di 326 desa di Kabupaten Pandeglang.
Tujuannya, kata dia, sebagai payung hukum untuk mengakhiri kekerasan pada perempuan dan anak yang kerap terjadi akhir-akhir ini.
“Saat ini undang-undangnya sudah ada, peraturan daerahnya sudah ada, tinggal ditindaklanjuti hingga tingkat desa,” pinta Irna.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan Titi Eko Rahayu mengatakan, DRPPH merupakan program Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk melindungi hak perempuan dan anak.
Di setiap provinsi hanya ditunjuk dua kabupaten/kota termasuk untuk Provinsi Banten yang hanya dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang dan Lebak.
“Yang diutamakan kepala daerahnya perempuan, untuk Provinsi Banten yaitu Pandeglang dan Lebak,” ungkapnya.
Titi menyebutkan bahwa kualitas anak menentukan kemajuan bangsa di masa depan. Oleh karena itu, sangat jelas untuk mencapai Indonesia sejahtera potensi perempuan dan anak harus diberdayakan.
“Ini tindaklanjut dari diskusi antara Pandeglang dengan Kementerian PPPA. Launching ini bentuk komitmen daerah bersama Pemerintah Pusat dalam mengakomodir hak-hak perempuan dan anak,” ungkapnya.
Titi menegaskan, lembaganya tidak sendirian dalam melaksanakan program tersebut, tetapi menggandeng Kementerian lain secara inklusif.
“Kita ketahui perempuan dan anak sangat penting untuk diperhatikan,” katanya. ***
