SERANG,SOROSOWAN.CO.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Pasar Induk Rau, Kota Serang, Rabu (20/8/2025).
Didampingi Gubernur Banten Andra Soni, Tito Karnavian mengecek langsung kondisi harga kebutuhan pokok, sekaligus meninjau penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang berasal dari Bulog.
Tito Karnavian mengatakan, sengaja memilih Pasar Induk Rau sebagai lokasi pengawasan, karena pasar tersebut merupakan salah satu pasar rakyat terbesar di Kota Serang, sehingga bisa menjadi barometer harga kebutuhan pokok di Banten.
“Dari rapat rutin setiap Senin yang kita lakukan, kita melihat komoditas yang sering mengalami kenaikan adalah bawang merah, cabai merah, beras, tomat, daging ayam, telur, dan minyak goreng,” katanya.
Tito Karnavian mengatakan, berdasarkan hasil pengecekan harga sejumlah komoditas di Pasar Rau Kota Serang relatif stabil. Bawang merah berada pada kisaran Rp30.000-Rp35.000 per kilogram, jauh lebih rendah dibanding harga sebelumnya yang pernah mencapai Rp70.000.
Demikian pula, kata Tito, harga cabai yang saat ini rata-rata berkisar Rp35.000 per kilogram. Harga ini turun signifikan dibanding dengan harga sebelumnya yang sempat menyentuh diangka Rp100.000 per kilogram.
Begitu juga dengan harga beras. Berkat intervensi SPHP dari Bulog, harga beras menjadi terjaga dengan harga Rp12.000 per kilogram atau Rp60.000 per kemasan ukuran 5 kilogram.
“Intervensi ini berhasil menjaga harga beras di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Kami berterima kasih kepada Badan Pangan Nasional dan Bulog yang sudah bekerja maksimal,” ujar Tito Karnavian.
Mendagri berjanji, terkait dengan distribusi bahan pokok, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan. “Kesimpulannya harga pangan saat ini relatif stabil,” ungkapnya.
Tito Karnavian mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus terhadap ketersediaan beras nasional. Katanya, saat ini cadangan beras mencapai lebih dari 4 juta ton, dengan 1,3 juta ton sudah dialokasikan untuk intervensi pasar hingga Desember 2025.
“Presiden mewanti-wanti agar harga tetap menguntungkan petani, tapi juga tidak memberatkan masyarakat. Jangan ada permainan curang seperti penimbunan atau pengoplosan beras. Jika ada, itu melanggar undang-undang perlindungan konsumen dan bisa dikenakan pidana,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni mengaku, selama ini Pemprov Banten selalu responsif terhadap upaya pengendalian inflasi melalui stabilisasi harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional.
Kata Gubernur, Pemprov Banten melalui BUMD selalu siap bersinergi dengan Bulog, guna memastikan distribusi beras SPHP berjalan lancar di seluruh wilayah Provinsi Banten. “Distribusi harus tepat sasaran agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” ungkap Gubernur Andra Soni.
Bulog Salurkan Beras SPHP Melalui 7 Jalur Distribusi
Ditemui di acara yang sama, Direktur Utama (Dirut) Bulog Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani mengaku, bahwa pihaknya telah menyalurkan beras SPHP melalui tujuh jalur distribusi.
Yakni, mulai dari pedagang pasar, koperasi desa, instansi pemerintah termasuk TNI-Polri, hingga ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret.
“Total stok beras dari Bapanas sebanyak 1,3 juta ton, dan hingga hari ini sudah tersalur sekitar 45 ribu ton. Per hari kita distribusikan rata-rata 6-7 ribu ton. Stok masih sangat aman dan masyarakat tidak perlu khawatir,” katanya.
Ahmad Rizal memastikan, jika Bulog selalu menjaga kualitas beras, melalui proses fumigasi dan perawatan gudang secara rutin. “Beras SPHP layak konsumsi, bersih, sehat, tanpa kutu dan kotoran. Penjualan juga diawasi melalui aplikasi berbasis KTP agar lebih terkontrol,” katanya.
Sedangkan, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan, pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan harga di tingkat produsen maupun konsumen.
“Presiden tidak ingin harga gabah di bawah Rp6.500 per kilogram. Itu harga dasar yang wajib diikuti penggilingan padi. Sementara untuk konsumen, harga beras tidak boleh melebihi dari HET,” ungkapnya.
Arief mengimbau, penggiling padi agar tetap berproduksi sesuai ketentuan. “Jangan ada penyalahgunaan label. Kalau isinya medium jangan ditulis premium. Ke depan, semua harus sesuai agar distribusi berjalan baik dan masyarakat terlindungi,” tandasnya.***
Penulis: RD Dikdik M
Editor: Abdul Azis
