PANDEGLANG,SOROSOWAN.CO.ID – Fraksi Partai Golkar DPRD Pandeglang mengapresiasi keberhasilan yang dicapai pemerintah.
Fraksi Partai Golkar menilai, kemajuan yang dicapai pemerintah saat ini tidak lepas dari kinerja Prabowo Subianto selaku Presiden RI.
“Rapat tahunan MPR kali ini sangat menggembirakan, apa yang disampaikan pak Presiden menjadi motivasi kami untuk terus berjuang demi kepentingan rakyat,” kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Pandeglang M Habibi, ditemui usai mendengarkan pidato Presiden Prabowo Subianto, di gedung DPRD Pandeglang, Jumat (14/8/2026).
Menurut Habibi, sejumlah keberhasilan pemerintah mulai dari penyediaan infrastruktur jalan, jembatan dan perbaikan rumah tidak layak huni merupakan hal yang membanggakan.
Terlebih dengan peningkatan APBN hasil dari efisiensi anggaran, berkat kebijakan penggabungan BUMN yang dilakukan Daya Anagata Nusantara (Danantara), serta bertambahnya pendapatan negara hasil dari penertiban sejumlah kegiatan pertambangan di seluruh wilayah.
“Kami berharap, ini terus mendapat dukungan semua kalangan masyarakat. Karena, jika setiap tahun pendapatan negara bertambah, kesejahteraan rakyat juga dipastikan akan meningkat,” ungkapnya.
Sementara itu, dikutip dari portal setkab.go.id Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya.
Menurut Presiden, jumlah tersebut dinilai terlalu banyak, termasuk dari sisi lapisan direksi dan komisaris serta perusahaan yang tidak produktif.
“Ketika kita bentuk Danantara, kita menemukan ada 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Terlalu banyak yang tidak produktif. Terlalu banyak lapisan direksi dan komisaris,” ujar Presiden.
Karena itu, Pemerintah melakukan perampingan dan hanya mempertahankan BUMN yang produktif serta mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
“Hari ini saya melaporkan kepada Majelis yang terhormat, kita telah tutup 290 BUMN. Pada akhir tahun ini, kita targetkan hanya memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan,” tegas Presiden.
Prabowo menjelaskan, melalui perampingan jumlah BUMN, Pemerintah telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun.
“Ini artinya setiap tahun Rp50 triliun tidak lagi habis untuk membiayai gaji direksi dan komisaris, dan hal-hal yang tidak produktif. Uang itu sekarang kita gunakan untuk investasi, untuk industrialisasi, untuk peningkatan pelayanan, dan hal-hal yang langsung bermanfaat bagi rakyat,” kata Presiden.***
Penulis: Abdul Azis
