Ia mendesak, pemerintah pusat segera mencabut kembali kebijakan kenaikan harga BBM yang telah dikeluarkan, termasuk mengkaji ulang soal pemberlakuan barcode untuk pembelian BBM jenis tertentu di seluruh SPBU.
“Dua kebijakan itu sangat tidak realistis, kenapa untuk rakyat sendiri saja dipersulit, bukannya katersediaan BBM itu untuk membantu dan memudahkan masyarakat?,” ujar Entis.
Sementara Handoko Syarief, pengunjuk rasa lainnya meminta, Bupati, dan DPRD Pandeglang agar bersikap tegas terhadap kebijakan kenaikan harga BBM.
Menurut dia, keluarnya kebijakan kenaikan harga BBM oleh pemerintah pusat merupakan salah satu bukti lambannya respons pemkab dan pemprov dalam menyikapi rencana kenaikan BBM.
“Semua pemerintah mulai dari pemerintah daerah, pemprov dan pemerintah pusat harus bertanggung jawab terkait dampak kenaikan BBM ini, khususnya soal bertambahnya angka kemiskinan akibat naiknya sejumlah kebutuhan pokok,” ujar Syarief.***
[custom-related-posts title=”Related Posts” none_text=”None found” order_by=”title” order=”ASC”]
