“Jadi kita tahu nanti mana provinsi yang tinggi mana yang rendah. Inflasi yang tinggi ya salah satu ukuran indikator kepala daerahnya kurang perform, buktinya ada daerah yang mampu mengendalikan. Biar masyarakat melihat siapa pemimpin yang bagus siapa yang tidak,” ujarnya.
Selain itu, Mendagri juga meminta pemerintah provinsi agar mengumumkan persentase inflasi di kabupaten/kota setiap bulannya. Langkah tersebut dilakukan agar bupati dan wali kota bekerja mengendalikan laju inflasi di daerahnya masing-masing.
“Dengan diumumkan persentase kabupaten/kota maka kita juga bisa membaca nanti, oh di daerah ini yang bagus, inflasinya terkendali, kepala daerahnya top. Yang ini (angka) inflasi jauh sekali, tidak terkendali,” tuturnya.
Tito menyebutkan, bagi daerah yang laju inflasinya tinggi nanti akan didatangi tim untuk mengetahui persoalan yang dihadapi. Apabila daerah tersebut dipimpin oleh seorang penjabat kepala daerah, penanganan inflasi itu juga akan menjadi salah satu bahan evaluasi kinerja. Bukan tak mungkin, hal itu juga menjadi pertimbangan untuk mengganti penjabat yang bersangkutan.
“Kalau dia bukan dari Pj (penjabat-red) dari pilkada kita berikan warning, supaya masyarakat paham, bahwa apa pemimpin seperti ini mau dipilih,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri secara tegas meminta kepala daerah memprioritaskan penanganan inflasi. “Meski masih tergolong ringan dan dapat terkendali, kepala daerah jangan sesekali menyepelekan isu inflasi,” katanya.***[custom-related-posts title=”Related Posts” none_text=”None found” order_by=”title” order=”ASC”]
