PANDEGLANG,SOROSOWAN.CO.ID – Seratusan warga yang tergabung dalam Ormas Patriot Pemersatu Banten Nasional Indonesia (PPBNI) Kabupaten Pandeglang menggelar unjuk rasa di kantor Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang, Rabu (15/5/2024).
Mereka mendesak, agar pelaksana proyek pembangunan jalan Sumur-Taman Jaya sepanjang 12,27 kilometer dievaluasi.
Oleh karena, selain pengerjaannya lamban, pendemo juga menduga ada beberapa hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan mekanisme dan spesifikasi.
Selain itu, PT Ris Putra Delta selaku pelaksana proyek senilai Rp87,8 miliar ini juga dinilai kurang transparan, karena tidak mencantumkan nama perusahaan konsultan supervisi di papan plang proyek yang dipasang di sekitar lokasi.
“Kami datang ke sini mewakili masyarakat Sumur, karena kami melihat pembangunan Jalan Sumur-Taman Jaya yang dibiayai APBD Provinsi Banten sebesar Rp87,8 miliar belum menunjukkan perkembangan signifikan,” kata Ketua DPC PPBNI Kabupaten Pandeglang Khaerudin kepada sorosowan.co.id.
Khaerudin menyebutkan, jika proyek pembangunan ruas jalan Sumur-Taman Jaya dan enam titik jembatan di ruas jalan tersebut dikerjakan PT Ris Putra Delta, Nomor Kontrak: 000.2.3.1/033.1/SPK-PJ.STJ/BBM/DPUPR/II/2024, dengan waktu pelaksanaan 300 hari kalender.
“Kami minta kepala DPUPR Banten agar mengevaluasi dan memanggil PT Ris Putra Delta sebagai pihak pelaksana, karena diduga sudah menyimpang dari dokumen acuan kerja,” sambungnya.
Selain itu, Khaerudin juga menyebutkan, jika sudah dua bulan pelaksanaan pembangunannya dilaksanakan, hasilnya baru mencapai lima persen.
“Kami kecewa dengan hasil pekerjaan itu, dan apabila aspirasi ini dibiarkan, kami akan kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih banyak,” ancamnya.
Sementara itu, Sekretaris PPBNI Kabupaten Pandeglang Ilham Kamil yang juga penanggung jawab dalam aksi tersebut, meminta, LKPP agar mengevaluasi dokumen lelang PT Ris Putra Delta, karena perusahaan itu merupakan perusahaan rental.
“Kami berharap pak Gubernur Banten Bapak Al Muktabar turun tangan terhadap pekerjaan proyek Sumur-Taman Jaya karena tidak transparan dan fungsi pengawasannya lemah,” ungkapnya.***
