LEBAK,SOROSOWAN.CO.ID – Proyek rehabilitasi dua gedung Puskesmas di Kabupaten Lebak, yakni proyek renovasi ruang Puskesmas Pajagan, dan renovasi ruang Puskesmas Sobang, disoal.
Kedua proyek yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2025 ini, ditengarai sarat praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), karena dikerjakan oleh satu perusahaan yang sama, yakni CV. Bangun Kokoh Sejati.
Diketahui, renovasi ruang Puskesmas Pajagan, Kecamatan Sajira dibiayai DAK Fisik sebesar Rp2,5 miliar, dan renovasi ruang Puskesmas Sobang, Kecamatan Sobang dibiayai sebesar Rp2,6 miliar.
Hudori, Ketua Gerakan Aksi Moral Mahasiswa (GAMMA) Kabupaten Lebak mengaku, telah melakukan audiensi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebak, terkait dengan dugaan adanya kejanggalan pada proses pengadaan kedua proyek tersebut.
“Kami merasa aneh dengan mekanisme tender dalam proyek renovasi gedung puskesmas itu. Masa dua proyek yang nilainya fantastis bisa hanya dikerjakan oleh satu perusahaan yang sama, yakni oleh CV. Bangun Kokoh Sejati,” katanya kepada sorosowan.co.id, usai audiensi dengan sejumlah pejabat Dinkes Kabupaten Lebak, Rabu (1/10/2025).
Hudori mengancam, akan melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak terkait persoalan tersebut. Apalagi, kata dia, ada beberapa paket di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lebak yang mengalami hal sama.
Sejumlah proyek itu, diduga banyak mengalami kejanggalan administrasi, hingga ada realisasi pekerjaan yang tidak sesuai kontrak kerja.
“Semua elemen masyarakat tahu iklim pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Lebak yang diduga selalu ada permainan itu,” kata Hudori.
“Kami akan membawa ranah ini pada tataran aksi jalanan di kantor Kejari Lebak dan kemudian melaporkan pejabat di DPUPR, Dinkes dan Bupati Lebak ke KPK RI,” sambungnya.
Hudori meyakinkan, GAMMA tidak akan tinggal diam Ketika melihat kebobrokan pada realisasi penggunaan keuangan negara, apalagi ada dugaan pejabat tinggi ikut terlibat dalam memenangkan salah satu perusahaan di proyek yang dibiayai APBD Kabupaten Lebak itu.
“Semua pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Lebak akan kami seret ke KPK RI,” ancamnya.***
Penulis: Wildan Ma’ruf
Editor: Abdul Azis
