“Pemprov Banten juga sudah bekerja sama dengan Polda dan juga TNI untuk terus menanamkan nilai-nilai Pancasila mulai dari tingkat PAUD sampai jenjang pendidikan tertinggi dengan berbagai desain, metode, dan pola pendekatan,” ujarnya.
Menurut Al Muktabar, di dalam sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) nilai-nilai Pancasila itu juga akan terkoneksi melalui kurikulum yang berbasis Pancasila.
Sehingga nanti, kata dia, diharapkan paham-paham radikalisme bisa direduksi dari bumi Banten. “Kenapa demikian, sebab Pancasila itu merupakan nilai dasar bangsa Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Kepala BPIP Karjono menyebutkan, ada beberapa hal penting yang telah dibicarakan pada saat peremuan dengan Pemprov dan Polda Banten.
Katanya, BPIP ingin melaksanakan kegiatan silaturahmi bersama para ulama dan tokoh yang ada di Provinsi Banten termasuk juga dengan organisasi kemasyarakatan.
“Mereka nanti kita akan kumpulkan dalam sebuah kegiatan yang sifatnya mengharumkan Banten,” katanya.
Sementara untuk generasi millenial, kata Karjono, nanti akan didekati dengan pola pendekatan yang mengasyikkan.
“Kalau dulu didoktrin dengan berhafal, sekarang di media yang sangat luar biasa. Kita upayakan dengan musik, dengan olahraga, kuliner dan banyak hal lagi yang bisa kita lakukan,” ucapnya.
Karjono mengatakan, sejak reformasi sudah ada Tap MPR Nomor 4 Tahun 1978 mengenai Ekaprasetia Pancakarsa atau yg disebut dengan P4. Namun, itu sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Satu tahun kemudian, lanjutnya, ada lembaga yang menangani Pancasila yaitu BP7. Lembaga ini kemudian kembali dibubarkan.
“Sekarang kembali digalakkan lagi mata ajar atau mata kuliah Pancasila di pendidikan kita, yang dulu menurut Undang-Undang Sisdiknas Tahun 1989 itu wajib. Bahkan pengaturan Undang-Undang Sistem Pendidikan Pancasila itu sudah diatur dalam Undang-Undang Tahun 1965, yang sepertiga pasalnya mengatur Pancasila,” katanya.*** [custom-related-posts title=”Berita Terkait” none_text=”None found” order_by=”title” order=”ASC”]
