“Kami aneh hal tersebut bisa terjadi. HPS yang tertuang, sama sekali tidak dijadikan rujukan. Malah ditemukan adanya pemenang tender dengan penawaran tertinggi. Jelas ini tidak masuk akal, dan terkesan dipaksakan,” kata Iik kepada sorosowan.co.id, Selasa (14/2/2023) malam.
Menurut Iik, belum lagi masalah lain. Hasil investigasi di lapangan, penggagalan sejumlah peserta lelang oleh ULP salah satunya dengan alasan belum membayar BPJS Ketenagakerjaan pada bulan Januari.
Padahal, katanya, di bulan itu proses pengadaan barang dan jasa sedang berlangsung. [irp posts=”5872″ ]
“Pada bulan itu tentunya belum ada kewajiban untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, karena biasanya dibayarkan pada bulan berikutnya. Tapi itu dijadikan alasan, sehingga banyak peserta lelang yang gagal,” kata Iik.
Sekretaris DPC Amira Kabupaten Pandeglang Burhanudin menambahkan, hasil pantauan pada link LPSE Kabupaten Pandeglang hampir 70 persen paket lelang tahun 2023 dimenangkan oleh peserta lelang yang penawarannya lebih tinggi.
“Dari hasil investigasi ini, jelas kami menduga ada hal yang tidak beres terjadi di ULP,” katanya.
Burhanudin mengaku, bosan mendatangi kantor ULP Pandeglang untuk mengingatkan, karena tindakan tersebut tidak pernah ditanggapi.
