“Penyampaian LKPD di awal ini salah satunya untuk mendapatkan kepastian SILPA audited untuk pembiayaan anggaran, serta sebagai upaya untuk mempertahankan capaian opini WTP Pemprov Banten yang telah diraih sejak LKPD Tahun Anggaran 2016,” tuturnya.
Al Muktabar menambahkan, Pemprov Banten berkomitmen menyelesaikan semua catatan atas LKPD yang merupakan akumulasi sejak Pemprov Banten berdiri untuk diupayakan penyelesaiannya dibawah bimbingan BPK.
Sementara itu, Kepala BPK Provinsi Banten Emmy Mutiarini mengungkapkan, berdasarkan data monitoring Jawa-Sumatera, Pemprov Banten sebagai data Pemerintah Provinsi yang pertama yang menyerahkan LKPD Tahun Anggaran 2022 kepada BPK. [irp]
“Apresiasi atas upaya penyusunan yang selesai jauh sebelum batas waktu berakhir,” ungkapnya.
Emmy mengatakan, pemeriksaan akan dilaksanakan selama dua bulan terhitung, mulai Jumat (3/2/2023).
Dia menjelaskan, pertama BPK akan memeriksa kesesuaian penyajian dengan standar akuntansi pemerintahan. Kedua, efektivitas sistem pengendalian intern, dan ketiga kepatuhan terhadap peraturan perundangan, serta kecukupan pengungkapan catatan di dalam atas laporan keuangan.
“Kita berharap, untuk segera dilampirkan laporan audited atas BUMD dan BLUD, terjalinnya koordinasi pemeriksa, dan pelaksana dengan baik, penyerahan dokumen dengan baik, proses diskusi yang berlangsung dengan baik, serta kerja sama yang baik untuk efektivitas waktu yang terbatas,” kata Emmy.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan bahwa penyelesaian atas rekomendasi atau temuan pada LKPD sebelumnya Pemprov Banten sudah menyelesaikan di atas 80 persen.
Bahkan, lanjut dia, Pemprov Banten telah melaksanakan early warning system (EWS) melalui audit yang dilakukan inspektorat secara berkala, juga pembinaan dari BPK terhadap penyusunan LKPD.
“Bukan hanya itu, kita juga didukung oleh komitmen pimpinan terhadap urgensi penyusunan dan pertanggungjawabannya,” kata Rina.***
