JAKARTA,SOROSOWAN.CO.ID – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar disiplin dalam mengimplementasikan kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).
Presiden meminta, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperoleh dari pajak, dividen BUMN, royalti dari tambang, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tidak digunakan untuk membeli produk impor.
Demikian hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka Business Matching Produk Dalam Negeri Tahun 20223, di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (15/3/2023).
“Banyak sekali pembelian produk-produk impor kita, padahal sumbernya pembelian itu uang APBN. Inilah yang ingin kita luruskan,” katanya.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah sangat serius dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri sebagai kebijakan strategis untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Tadi sudah disampaikan Pak Menko Marinves, Pak Menteri Perindustrian targetnya 95 persen, 95 persen dari pagu anggaran barang dan jasa itu harus dibelikan produk dalam negeri. Kalau ini bisa dilakukan, industri dalam negeri, industri UMKM kita semuanya akan hidup dan berkembang,” ujarnya. [irp]
Presiden mengapresiasi peningkatan signifikan produk dalam negeri yang masuk ke dalam e-Katalog.
Berdasarkan laporan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi jumlah produk dalam negeri di e-Katalog meningkat dari semula 50 ribu hingga sekarang mencapai 3,4 juta produk.
“Saya hanya titip, kalau sudah masuk barang-barang produk-produk dalam negeri kita ke e-Katalog. Jangan dibiarkan hanya masuk saja, tapi dibeli. Kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, provinsi, kota, kabupaten semuanya tengok itu e-Katalog, beli. Percuma kita meng-collect untuk dimasukkan ke e-Katalog hanya ditonton, tidak dibeli, untuk apa?,” ujarnya. [irp]
Presiden mencontohkan, pengadaan seragam militer untuk TNI dan Polri harus dipenuhi dengan produk dalam negeri karena Indonesia adalah produsen dari seragam tersebut.
“Jangan sampai, ini saya minta di Kemenhan, di Polri, seragam militer, kita ini bisa bikin, ekspor ke semua negara, eh kita malah beli dari luar. Sepatu, senjata, kita bisa bikin loh. Kalau yang canggih-canggih, silakan, yang mau beli pesawat tempur, karena memang kita belum bisa. Tapi kalau senjata, peluru, kita sudah bisa, apalagi hanya sepatu,” tandasnya.
