PANDEGLANG,SOROSOWAN.CO.ID – Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025 mulai dibahas, Kamis (31/10/2024).
Enam fraksi di DPRD Pandeglang sepakat mendorong kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas.
Keenam fraksi itu adalah Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, PDI Perjuangan, NasDem, Demokrat, dan Fraksi PPP.
Rifqi Rafsanjani, juru bicara Fraksi PKS dalam pandangan umumnya menyebutkan, jika kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas dalam program pembangunan tahun 2025.
Kemudian, meminta dilakukannya optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan kinerja sektor-sektor unggulan, serta percepatan pembangunan infrastruktur.
Bukan hanya itu, Rifqi juga menyampaikan, jika kunci utama yang mendorong pertumbuhan adalah investasi seperti dengan pemberian kemudahan perizinan, serta penguatan kemitraan usaha dengan pelaku usaha dan UMKM.
“Kami mendukung alokasi anggaran lebih besar untuk program pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat,” katanya dalam rapati paripurna yang digelar DPRD Pandeglang.
Selain Fraksi PKS, juru Fraksi Partai Gerindra, PDI Perjuangan, NasDem, Demokrat dan Fraksi PPP juga mendorong peningkatan PAD, dan agar anggaran betul-betul diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan Kabupaten Pandeglang menyongsong Indonesia Maju di tahun mendatang.
“Pemantapan jalan di Kabupaten Pandeglang dan optimalisasi infrastruktur pariwisata menjadi prioritas tahun anggaran 2025 dengan tema Peningkatan Laju Investasi dan Potensi Pendapatan Daerah,” ujar juru bicara Fraksi Partai Gerindra.
Sedangkan juru bicara Fraksi PKB Mulyadi dalam pandangan umum menyarankan, agar anggaran belanja daerah dilakukan secara kontinyu agar terjadi keberlangsungan pembangunan, karena tidak akan cukup jika mengacu pada satu tahun anggaran.
“Atas dasar itu, rasionalisasi kegiatan belanja sangat diperlukan untuk memenuhi target prioritas pembangunan dan efektivitas anggaran pada belanja daerah. Dan hanya 70 persen yang menjadi fokus pada pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Mulyadi juga meminta, agar adanya perluasan objek pajak melalui data sektor objek pajak retribusi.
“Kami berharap adanya keberpihakan anggaran dalam peningkatan SDM melalui pelatihan, pendidikan dan penghargaan bagi anak yang putus sekolah,” tuturnya.***
