Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menolak dan memberi peringatan kepada pemerintah, agar tidak mengangkat isu yang kontroversial tersebut.
Menurutnya, isu ini sejatinya wacana yang sudah lama dan pemerintah sendiri yang membatalkannya.
“Memang dibanding migor kemasan, migor curah kurang higienis, lebih sulit handling-nya, serta terpengaruh langsung terhadap kenaikan harga crude palm oil (CPO). Namun demikian, masyarakat kecil serta UMKM masih sangat membutuhkannya,” paparnya.
Kata Mulyanto, migor curah untuk konsumsi masyarakat dan industri menempati porsi dominan, sebesar 3,7 juta ton pada tahun 2021 atau sekitar 74 persen dari kebutuhan migor nasional.
“Pemerintah jangan seperti pepatah ‘buruk rupa cermin dipecahkan’. Karena tidak mampu mengendalikan pasokan dan harga migor curah, maka migor curah tersebut malah dihapuskan,” tandasnya.
