“Karena masyarakat menuntut pelayanan cepat, dan tepat, jadi kalau untuk cepat tepat akurat kita tidak bisa menghindari dari digitalisasi dan Kabupaten Serang harus masuk ke sana,” katanya.
Tatu memastikan, digitalisasi akan mempermudah dan mendekatkan masyarakat dengan pelayanan. Misalnya, untuk membayar PBB, masyarakat tidak perlu datang ke bank tinggal bayar melalui handphone (HP).
“Dari sisi biaya efisien, tidak ada biaya transportasi. Lebih cepat akurat gak dititipan lagi, kalau dititip kadang nyangkut,” ujarnya.
Kemudian untuk APBD, kata Tatu, yakni PAD akan bisa cepat naik. Karena tidak ada kasus seperti dulu lagi, pajak dititipkan di desa dan desa telat masuk ke Bapenda.
“Ini langsung dengan digital, kapan pun langsung masuk dan di Bapenda sudah bisa lihat ada dashboard untuk melihat kenaikan PAD,” ucapnya.
Tatu melanjutkan, tidak hanya Bapenda. Namun semua OPD harus mulai bertransformasi ke digital. Akan tetapi penerapannya bertahap tergantung OPD masing-masing.
