PANDEGLANG,SOROSOWAN.CO.ID – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Pandeglang menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Pandeglang, Senin (18/4/2022).
Mereka menuntut DPRD Pandeglang agar mendorong stabilitas kenaikan harga bahan pokok seperti minyak goreng, dan menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebelas persen yang dilakukan Pemerintah.
Para pengunjuk rasa meyakinkan, kebijakan kenaikkan PPN sebelas persen yang diikuti dengan naiknya bahan bakar minyak (BBM) hanya akan membuat kehidupan masyarakat kecil semakin terpuruk.
“Kami kecewa dengan semua kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah. Untuk itu kami menuntut kepada legislatif agar mengindahkan tuntutan ini,” kata Koordinator Aksi Badru Hakiki dalam orasinya.
Dia menyebutkan, kompleksitas persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara yang terjadi saat ini menandakan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
Terlebih, kata Hakiki, kebijakan Pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat ini terjadi ditengah masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi akibat adanya Covid-19.
“Kami sebagai bagian dari masyarakat sipil kecewa dengan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, DPRD sebagai wakil rakyat harus serius memperjuangkan hak-hak tersebut,” ungkapnya.
Sementara itu, Ilham, koordinator aksi lainnya menuntut aparat penegak hukum untuk meningkatkan kinerja dalam pengawasan harga minyak goreng di setiap pasar dan waralaba serta menegakkan hukum terhadap mafia minyak goreng yang terjadi di setiap wilayah khususnya di Kabupaten Pandeglang.
Selain itu, Ilham juga meminta aparat kepolisian untuk segera menghentikan tindakan represif terhadap aktivis, mahasiswa, masyarakat dan pemuda yang menyampaikan aspirasi atau pendapat.
“Kami minta Kapolres Pandeglang menyatakan dukungannya terkait dua tuntutan ini. Hal ini baik, demi iklim kondusif di Kabupaten Pandeglang,” tandasnya. ***
