SERANG,SOROSOWAN.CO.ID – Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengklaim, Pemprov Banten taat pada asas akuntabilitas dan transparan dalam tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selain itu, kata dia, Pemprov juga taat pada perundang-undangan berlaku, serta kini sedang berupaya menuju ekosistem baru pemerintahan yang digerakkan dengan reformasi birokrasi tematik berdampak.
Demikian klaim itu diungkapkan Al Muktabar pada Entry Meeting Pemeriksaan Terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun 2023, di gedung Pendopo Gubernur Banten, Selasa (20/2/2024).
Al Muktabar menjelaskan, asas akuntabilitas dan transparan atau good governance itu dibuktikan dengan raihan penghargaan.
“Dalam rangka pembangunan Provinsi Banten secara menyeluruh yang agregatnya untuk pembangunan Indonesia,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Al Muktabar, juga dibuktikan dengan apa yang terjadi dan dirasakan masyarakat.
Menurutnya, mulai dari penanganan serta pencegahan stunting dan gizi buruk, penanganan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, investasi, hingga pelayanan dasar pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Pemprov Banten akan selalu mematuhi atas arahan dan rekomendasi untuk penyelesaian LKPD Tahun 2023 sebaik-baiknya,” katanya.
Al Muktabar menginstruksikan kepada para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempedomani atau berpegang pada saran yang disampaikan Kepala Perwakilan BPK.
“Dokumen dan waktu untuk benar-benar dipenuhi,” ujarnya.
