Sedangkan dalam penanggulangan bencana, kata Virgojanti, ada empat tahapan yang harus dilakukan, yakni pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Dan untuk saat ini, lanjutnya, yaitu tahap saat pencegahan dan mitigasi.
“Ini kita lakukan untuk memberikan pemahaman termasuk juga nanti pada tahap selanjutnya. Kita akan libatkan masyarakat dengan harapan bila terjadi bencana ini kita memiliki satu kesiapsiagaan,” ungkapnya.
Sementara, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi Banten Nana Suryana menyebutkan, selain melakukan sosialisasi tahapan gladi, pihaknya juga akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di lokasi rawan bencana gempa bumi dan tsunami seperti Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang dan Kota Serang.
“Kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan juga akan melakukan sosialisasi tanggap bencana kepada para guru dan para siswa. Dan itu sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu,” ucapnya.[irp]
Nana menyebutkan, tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), adalah upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana pada satuan pendidikan.
“Gerakan ini tidak perlu mengeluarkan biaya tinggi. Kita nanti datang ke sekolah-sekolah melatih para guru untuk menyampaikan kepada siswanya agar mengenali potensi bencana dan melakukan tanggap darurat pada saat terjadi bencana,” katanya.
Diketahui, rapat persiapan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana tsunami diikuti oleh 100 peserta. Terdiri dari perwakilan BPBD Kabupaten/Kota se- Banten, unsur TNI/POLRI, Basarnas, OPD terkait, dunia usaha, aparatur desa, RAPI, ORARI, Koramil, Polsek, Puskesmas, Tagana, dan PMI serta unsur relawan kebencaanaan lainnya.***
