SERANG,SOROSOWAN.CO.ID – Puluhan akitivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang menggelar unjuk rasa, di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang, Senin (28/7/2025).
Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap Gubernur Banten Andra Soni yang dinilai gagal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam orasinya, para aktivis ini mendesak Gubernur Banten Andra Soni untuk segera mencopot kepala OPD yang gagal memimpin.
Para pengunjuk rasa menyebutkan, jika hingga saat ini masih ada kepala OPD yang tak mampu bekerja dan terindikasi melakukan pelanggaran hukum, tetapi masih saja dibiarkan untuk terus memimpin.
Sama seperti pengunjuk rasa lainnya, selain berorasi para aktivis ini juga mengusung-usungkan poster bertuliskan kecaman. Mereka menyasar sejumlah OPD, seperti Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Dian Ardiansyah, koordinator aksi dalam orasinya meminta, Gubernur tegas dalam mengatasi semua persoalan, khususnya terhadap para kepala OPD yang dinilai bermasalah.
“Ketika seorang Gubernur hanya menjadi penonton di tengah kehancuran birokrasi, maka itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat,” katanya.
Dian menyebutkan, tidak sedikit persoalan yang terjadi di lingkungan Pemprov Banten saat ini. Seperti adanya dugaan monopoli program pertanian, mark-up anggaran pengadaan makanan dan minuman di sektor kesehatan, dugaan jual beli ijazah dan pelecehan seksual di sektor pendidikan, hingga rawannya penyalahgunaan dana Bantuan Provinsi (Banprov).
Ditambah, kata dia, dugaan adanya penerbitan izin tambang yang tidak selektif. “Ini bukan sekadar kegagalan teknis, ini adalah kegagalan moral yang dibiarkan berlarut-larut oleh Gubernur,” ungkapnya.
Sementara, Ketua HMI Cabang Pandeglang Moh Ilham mengaku, aksi unjuk rasa yang dilakukan organisasinya merupakan bentuk kecintaan terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, khususnya masyarakat Provinsi Banten.
“Aksi ini membawa sejumlah tuntutan dan harapan, tujuannya agar didengar dan diindahkan oleh pemangku kebijakan, yaitu Gubernur Banten,” ujarnya.
“Kami minta Gubernur dan Wakil Gubernur untuk bersikap tegas, bahkan segera mencopot kepala OPD yang diduga bermasalah dan gagal memimpin,” sambungnya.***
Penulis: RD Dikdik M
Editor: Abdul Azis
